Keterangan Gambar : Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

KORANBATAM.COM - Seiring dengan pemerintah yang membuka ruang kritik dan saran, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, akan selektif dalam penerapan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU tersebut, serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE.

“Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE, tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini, bisa ditekan dan dikendalikan,” kata Jenderal Listyo Sigit usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Ruang Rapat Utama Markas Besar (Rupatama Mabes) Polri, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten ini menegaskan bahwa, pihaknya akan lebih mengedepan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice (Keadilan Restoratif). Dengan begitu, kata Sigit, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik, namun ia memberi catatan, dalam bermedia sosial harus tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku.

“Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepannya agar betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice atau pendekatan,” jelasnya mengakhiri.

 

Sumber: Bidhumas Polda Kepri

---

---