MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas bersama rekan-rekan HNSI se-Kepri temui Gubernur Kepri Ansar Ahmad S.E., M.M. di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tanjung Pinang, Selasa (6/9/2022).

Dalam kesempatan itu yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepri, turut hadir serta Pengurus DPD HNSI Kepri, HNSI Bintan, HNSI Tanjungpinang dan HNSI Lingga.

Sekretaris HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra S.IP yang juga didampingi oleh Wakil Ketua Eddy Londo, dalam pertemuan tersebut meminta agar Gubernur Kepri menyampaikan penolakan dan pembatalan kepada terhadap Regulasi  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi tangkap WPP-NRI 711, di wilayah Laut Natuna - Anambas. 

"Melarang keras alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong tidak ramah lingkungan dan juga tidak memiliki izin pusat. serta meminta agar memperkuat unsur pengawasan patroli laut yang berkontinue,"ucapnya.

Dia juga meminta agar Gubenur dapat mengganti Kepala Cabang Dinas DKP di Anambas yang baru, agar dapat memprioritas kinerja kantor cabang dinas di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dedi menambahkan, terkait Soal BBM Kouta terbatas untuk nelayan yang terjadi dianambas, dalam waktu dekat Gubernur akan menemui BPH MIGAS dan sudah diperintahkan Kadis DKP Kepri untuk bersurat kembali kepade Pertamina dan BPH Migas, dan hari ini Gubernur juga rapat dengan Polda terkait pengamanan alokasi dan distribusi solar subsidi, pertalite agar tepat sasaran.

Sementara itu sebelumnya dikesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD HNSI Kepri, Eko Fitriandi mengatakan pertemuan yang diterima langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad itu juga bertujuan menyampaikan sikap tegas HNSI Kepri menolak kenaikan harga BBM, ucapnya.

"Sikap kami tegas menolak kenaikan harga BBM , karena akan berimbas terhadap Nelayan Kepri," tegas dia.

Eko juga menyampaikan dan memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Kepri agar lebih serius mengelola sektor maritim untuk mendongkrak pendapatan daerah.

"Pada pertemuan ini juga kami sampaikan pandangan-pandangan tentang perikanan Kepri serta masukan yang bisa Gubernur lakukan dan konsentrasikan agar Pendapatan asli daerah sektor perikanan (PAD) menjadi unggulan," jelasnya.(red ) 

---

---