Keterangan Gambar : Konferensi pers Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara (GOKESU) di kantor JPIC, Jalan Mongonsidi Medan, Jumat (20/12/2025)

MELAYUNEWS.COM - Seruan agar pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali mengemuka dan semakin menguat. Elemen masyarakat, tokoh gereja, aktivis lingkungan, hingga perwakilan masyarakat adat menyatakan sikap tegas bahwa pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk menunda tindakan terhadap perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera Utara.

Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi pers Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara (GOKESU) di kantor JPIC, Jalan Mongonsidi Medan, Jumat (20/12/2025). Mereka menilai kerusakan yang terjadi bukan peristiwa tiba-tiba, melainkan akumulasi persoalan yang telah lama diperingatkan.

Dihadiri Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Victor Tinambunan, mengingatkan bahwa peringatan mengenai ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri telah disuarakan sejak puluhan tahun lalu. Namun, menurutnya, suara tersebut kerap diabaikan hingga akhirnya alam menunjukkan dampak yang tidak dapat disangkal.

“Selama empat dekade suara rakyat, pendeta, pastor, dan aktivis tidak didengar. Sekarang alam yang bersuara, dan suara alam tidak bisa ditutupi. Korbannya sudah sangat banyak. Dengan peristiwa ini, apalagi yang mau ditunggu?” tegasnya.

Ia menyebut pemerintah perlu mengambil keputusan tegas, terutama karena masyarakat sudah merasakan langsung kerugian besar. “Lahan produktif masyarakat tertimbun, rumah hancur. Pemerintah harus tegas menutup TPL,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama Tutup TPL, Pastor Walden Sitanggang, mempertanyakan kejelasan rekomendasi penutupan TPL yang disebut telah ditandatangani Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Hingga kini, pihaknya menilai belum ada bukti resmi yang dapat dipastikan kebenarannya.

“Katanya sudah ditandatangani, tapi sampai sekarang kami belum pernah melihatnya. Ada unggahan di media sosial beliau, tapi itu belum cukup jelas,” ujar Pastor Walden. Ia menegaskan tuntutan mereka tidak sekadar penutupan sementara.

“Tidak ada tawar-menawar. Alam sudah bersuara, korban sudah jatuh. Jangan tunggu bencana lebih besar,” tegasnya.

Direktur KSPPM, Rocky Pasaribu, menilai perusahaan tidak bisa dilepaskan dari rangkaian bencana ekologis yang terjadi. Ia menyebut praktik pembukaan wilayah baru dan pemanenan eucalyptus setiap empat hingga lima tahun menciptakan bentang area terbuka luas yang rentan menimbulkan risiko kerusakan lingkungan. Dari 12 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah konsesi TPL, enam di antaranya disebut sebagai daerah dengan dampak terparah.

“Bencana yang terjadi adalah akumulasi kerusakan bertahun-tahun. Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab adalah TPL. Tidak ada pilihan lain, TPL harus tutup,” ujarnya.

Desakan juga datang langsung dari masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konsesi. Perwakilan masyarakat adat Sihaporas, Mersi Silalahi, mengungkapkan warga telah lama merasakan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan mereka.

“Kami yang di kampung merasakan langsung dampaknya. Lahan masyarakat rusak, panen kami gagal, akses perladangan kami ditutup, kehidupan berubah, dan sekarang bencana datang. Kami berharap pemerintah mendengar suara kami,” ucapnya.

Konferensi pers ini turut dihadiri sejumlah elemen masyarakat, seperti Ketua HBB Lamsiang Sitompul, Jantoni Tarihoran dari Aman Tano Batak, serta korban terdampak dari Tapanuli Utara, Janner Hutapea. Mereka menyatakan sikap bersama mendorong pemerintah mengambil langkah nyata, termasuk penutupan permanen TPL.

Di sisi lain, melalui siaran pers tertanggal 16 Desember 2025, pihak PT Toba Pulp Lestari menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan melakukan audit dan evaluasi terhadap perusahaan. Direktur TPL, Anwar Lawden, menegaskan TPL siap bersikap kooperatif, terbuka, dan mendukung proses audit untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai aturan.(SP)

---

---