- Hari Kesaktian Pancasila, Aneng Ajak Masyarakat Amalkan Nilai Luhur Pancasila
- Bupati Aneng Serahkan Bantuan Perlengkapan Anak Didik di SMPN 2 Siantan
- Runtuhkan Sekat Perbedaan, GRIB Jaya dan Gagak Hitam Satu Suara Jaga Bumi Melayu
- Pembangunan Ruas Jalan Desa Tiangau Tahap Pengerjaan Lantai
- Misteri Pemasok Sabu 15 Kg di Langkat: HP Kurir Disita, Bandar Tak Kunjung Ditangkap
- Memperkuat Sinergi SKK Migas-KKKS Kepulauan Anambas dengan Insan Media Gelar Edukasi
- Enam Hari Tanpa Kabar, PWI Kepri Panjatkan Doa untuk Lima Wartawan yang Hilang
- THM Bersedia Kerjasama Polisi Persempit Pergerakan Narkotika di Anambas
- Kajari Anambas Lantik Dua Pejabat Struktural
- Krisis Air Bersih, Kajari Anambas Terjun Langsung Bantu Distribusi Air kepada Warga
Mendagri Sindir Kepala Daerah di Kepri yang Andalkan Dana Transfer dari Pusat

Keterangan Gambar : Mendagri Tito Karnavian (detik.com)
MELAYUNEWS.COM, BATAM - Mendagri Tito Karnavian menyindir kepala daerah di Kepulauan Riau yang sampai hari ini masih tergantung dana transfer. Tito berpesan agar kepala daerah itu mempermudah investasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Dia awalnya menyebut enam kabupaten dan kota di Kepri yang belum maksimal menerima investasi. Dari enam itu Batam, menurut Tito, tidak termasuk di dalamnya.
"Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri masih tergantung pada transfer dana pusat," ujarnya usai rapat pengendalian inflasi dan pelaksanaan APBD di Batam, Jumat (19/5/2023).
PAD Kota Batam, lanjut Tito, sudah lebih baik besar dari dana transfer pemerintah pusat.
"Batam terbilang cukup baik karena PAD lebih besar daripada dana transfer. di Kota Batam Ada BP Batam. Sehingga investasi swastanya hidup. Yang lain (kabupaten/kota), tolong investasinya dihidupkan. Baik investasi dalam negeri maupun luar. Termasuk menghidupkan sektor UMKM. Karena kabupaten kota selain Batam tergantung sama transfer pusat," tambahnya.
Tito juga memberikan saran kepada Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna agar memaksimalkan perizinan investasi. Ia meminta administrasi birokrasi yang berbelit agar dipangkas.
"Kita minta daerah yang belum memiliki pelayanan satu atap agar disegerakan. Seperti mengefektifkan mall pelayanan publik. Kepala daerah harus memastikan tidak berbelit perizinan," ujarnya.
Menurutnya bila pemerintah kabupaten Kota terlalu tergantung pada dana transfer pusat maka akan memperlambat perkembangan daerahnya. Oleh sebab itu, perlu adanya lompatan atau inovasi dari setiap kabupaten/kota di Kepri untuk menarik investasi dan memastikan keamanan dan kejelasan investasi di daerah masing-masing.
"Itu susah membuat lompatan. Saya minta perhatikan kemudahan perizinan, kepastian kepada mereka, dan keamanan kepada mereka," tegasnya.
Tito menilai, kondisi ekonomi terutama inflasi di Kepri cukup terkendali. Terlebih dengan angkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Artinya, harga barang dan jasa relatif terjangkau.
"Saya berterima kasih kepada kepala daerah di Kepri karena inflasi di April terkendali di bawah nasional. Nasional 4,33 persen," ujarnya.(detik.com /red).















































