- Polsek Siantan Salurkan 50 Karung Beras kepada Buruh Angkut Pelabuhan
- Polda Kepri dan Satnarkoba Polresta Barelang Ungkap 10 Kasus Narkotika, Amankan 13 Tersangka
- Orang Tua Kecewa, Kelulusan SPMB SMA Hanya Bertumpu pada Nilai TKA, Minta Digabung dengan Nilai Rapor
- Warga Batam Merapat, Ada Tempat Hangout 24 Jam Baru dengan Kapasitas Ratusan Orang Plus Videotron Canggih Cocok untuk Nobar
- Sejumlah Pejabat Utama Polda Kepri Mutasi, Berikut Nama dan Jabatan Barunya
- Upacara Peringatan Hari Jadi ke 18, Bupati Anambas Ajak Sebagai Refleksi Tantangan Pembangunan
- Maraknya Aksi Pencurian Fasilitas Publik, Polisi Warning Pengusaha Scrap
- Polda Kepri Gelar Lomba Dayung Sampan dan Ketinting
- Penginapan RedDoorz Cikitsu Sempat Dikepung Massa Polisi Gerak Cepat
- Nekat! Warung Dekat Polsek Nongsa Dibobol Maling, 10 Tabung Elpiji 3 Kg Lenyap
Mendagri Sindir Kepala Daerah di Kepri yang Andalkan Dana Transfer dari Pusat

Keterangan Gambar : Mendagri Tito Karnavian (detik.com)
MELAYUNEWS.COM, BATAM - Mendagri Tito Karnavian menyindir kepala daerah di Kepulauan Riau yang sampai hari ini masih tergantung dana transfer. Tito berpesan agar kepala daerah itu mempermudah investasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Dia awalnya menyebut enam kabupaten dan kota di Kepri yang belum maksimal menerima investasi. Dari enam itu Batam, menurut Tito, tidak termasuk di dalamnya.
"Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri masih tergantung pada transfer dana pusat," ujarnya usai rapat pengendalian inflasi dan pelaksanaan APBD di Batam, Jumat (19/5/2023).
PAD Kota Batam, lanjut Tito, sudah lebih baik besar dari dana transfer pemerintah pusat.
"Batam terbilang cukup baik karena PAD lebih besar daripada dana transfer. di Kota Batam Ada BP Batam. Sehingga investasi swastanya hidup. Yang lain (kabupaten/kota), tolong investasinya dihidupkan. Baik investasi dalam negeri maupun luar. Termasuk menghidupkan sektor UMKM. Karena kabupaten kota selain Batam tergantung sama transfer pusat," tambahnya.
Tito juga memberikan saran kepada Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna agar memaksimalkan perizinan investasi. Ia meminta administrasi birokrasi yang berbelit agar dipangkas.
"Kita minta daerah yang belum memiliki pelayanan satu atap agar disegerakan. Seperti mengefektifkan mall pelayanan publik. Kepala daerah harus memastikan tidak berbelit perizinan," ujarnya.
Menurutnya bila pemerintah kabupaten Kota terlalu tergantung pada dana transfer pusat maka akan memperlambat perkembangan daerahnya. Oleh sebab itu, perlu adanya lompatan atau inovasi dari setiap kabupaten/kota di Kepri untuk menarik investasi dan memastikan keamanan dan kejelasan investasi di daerah masing-masing.
"Itu susah membuat lompatan. Saya minta perhatikan kemudahan perizinan, kepastian kepada mereka, dan keamanan kepada mereka," tegasnya.
Tito menilai, kondisi ekonomi terutama inflasi di Kepri cukup terkendali. Terlebih dengan angkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Artinya, harga barang dan jasa relatif terjangkau.
"Saya berterima kasih kepada kepala daerah di Kepri karena inflasi di April terkendali di bawah nasional. Nasional 4,33 persen," ujarnya.(detik.com /red).




















































